KabarJakarta.com – Konsultan Politik, Eep Saefulloh Fatah menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melampaui kediktatoran Presiden ke-2 RI Soeharto, yang berhasil digulingkan oleh parlemen jalanan mahasiswa pada 1998.
Menurut Eep, Presiden Jokowi telah terus menerus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, sebagai bentuk kediktatorannya.
Dalam banyak hal, tambah Eep, capaian kediktatoran Presiden Jokowi sangat jelas melampaui kediktatoran zaman Soeharto.
“Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98. Dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto, dalam beberapa hal,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.
Eep mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.
Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.
“Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat,” katanya.
Menurut Eep, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi untuk menjadi cawapres sebagai salah satu indikator kediktatoran Jokowi.
Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dilakukan oleh Presiden.
Pembahasan regulasi itu, kata Eep, diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.
