KabarJakarta.com – Jakarta terus mendorong transformasi digital untuk membangun kota yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, penerapan smart city tidak cukup hanya dengan menghadirkan banyak aplikasi dan teknologi. Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengungkapkan terdapat tiga siklus utama dalam penerapan smart city, yakni lead, transform, dan impact. Ketiganya menjadi rangkaian penting agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada inovasi, tetapi menghasilkan perubahan nyata.
Menurut Marulina, kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, serta integrasi data menjadi fondasi utama. Tanpa kesiapan tersebut, teknologi berisiko berjalan sendiri-sendiri di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang paling penting adalah bagaimana organisasi atau lembaga atau bidang OPD-nya siap untuk membuat teknologi ini benar-benar berdampak, dan menjadi bagian dari pelayanan publik,” ujar Marulina dalam acara JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/8).
Ia menilai ukuran keberhasilan smart city bukan terletak pada jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah. Ukurannya adalah seberapa jauh teknologi mampu membantu menyelesaikan persoalan perkotaan dan membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah.
“Smart city itu tentang bagaimana teknologi itu bisa membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bisa menjawab seluruh persoalan kota, dan membuat kehidupan masyarakat lebih simpel,” katanya.
Marulina menjelaskan, pembangunan kota cerdas harus dimulai dari kepemimpinan yang mampu memahami kebutuhan warga dan mempunyai arah pembangunan yang jelas. Pada tahap berikutnya, teknologi berfungsi sebagai enabler atau pengungkit perubahan. Proses tersebut kemudian diarahkan untuk menghasilkan dampak yang bisa dirasakan masyarakat.
Di Jakarta, penerapannya dilakukan melalui berbagai sistem digital. Pemprov DKI, misalnya, menggunakan media monitoring dan social public listening untuk mengetahui isu yang berkembang di tengah masyarakat. Teknologi kecerdasan buatan atau AI juga mulai dimanfaatkan untuk membantu analisis serta pengambilan keputusan berbasis data.
Pemantauan kondisi kota turut diperkuat melalui Jakarta Smart Eye yang mengintegrasikan hampir 12.000 kamera CCTV. Infrastruktur digital tersebut dilengkapi akses Wi-Fi gratis di hampir 3.000 titik ruang publik.
Sementara itu, dari sisi pelayanan, aplikasi JAKI telah mengintegrasikan 101 aplikasi dan layanan pemerintah. Fitur Cepat Respon Masyarakat (CRM) juga menerima sekitar 800 aduan warga setiap hari untuk diteruskan kepada OPD terkait.
Seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, dan efisien. Pada saat yang sama, teknologi diharapkan membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.
“Jakarta selalu siap menjadi etalase bagi seluruh pemerintah daerah lainnya dan juga siap untuk berkolaborasi dengan Komdigi,” tandas Marulina.
