KabarJakarta.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merancang berbagai skema pembiayaan inovatif guna mencapai target pembangunan jangka menengah.
“Kami siap membantu pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, dalam menyediakan berbagai alternatif pembiayaan,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman, di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/4).
Pernyataan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi DKI Jakarta.
Luky menjelaskan, Kemenkeu bersama Bappenas tengah merancang sejumlah opsi pembiayaan seperti Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility/PDF) untuk menarik partisipasi investor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
“Kami juga memiliki instrumen Valuability Gap Fund (VGF), semacam subsidi untuk mendukung kelayakan proyek,” tambahnya.
Selain itu, tersedia pula berbagai instrumen pendanaan lain guna menunjang kebutuhan proyek daerah yang membutuhkan skema pembiayaan nonkonvensional.
Menurut Luky, DKI Jakarta perlu mulai memikirkan alternative creative financing agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau hanya mengandalkan anggaran, sulit untuk melompat lebih jauh. Untungnya, DKI punya APBD yang kuat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan alternatif agar tetap transparan dan akuntabel.
Sebagai informasi, APBD DKI Jakarta tahun 2025 disepakati mencapai Rp91,34 triliun, naik 11,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran ini akan difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta.
