Makna Kemerdekaan, Pramono: Bukan Sekadar Dirayakan tapi Diisi Kerja Nyata

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/8). Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/8), menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan di tengah berbagai tantangan perkotaan.

Upacara yang digelar di halaman Balai Kota DKI Jakarta itu dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Pramono mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati dengan upacara dan perayaan.

Menurut dia, kemerdekaan merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk masyarakat.

“Hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Pramono.

Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Pramono dalam melihat pembangunan Jakarta. Baginya, kemerdekaan dalam konteks pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang mampu membuat warga merasa aman, nyaman, dan terlindungi.

Jakarta, kata dia, juga terus diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai pusat perekonomian sekaligus kota global.

Salah satu modal untuk mencapai tujuan tersebut adalah menjaga ketahanan ekonomi. Pramono menyebut perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026 tumbuh 5,52 persen dan memberikan kontribusi 16,32 persen terhadap perekonomian nasional.

Di saat yang sama, inflasi Jakarta disebut tetap terkendali pada angka 2,5 persen. Bagi Pramono, capaian ekonomi tersebut harus menjadi pijakan untuk memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

“Maka spirit menjaga Jakarta ini tetap kita lanjutkan, dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik,” katanya.

Pendidikan dan kesehatan jadi perhatian

Pembangunan manusia juga menjadi bagian penting dari agenda Pemprov DKI. Pramono menyampaikan, indeks pembangunan manusia Jakarta pada 2025 telah mencapai 85,05.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah menjalankan sejumlah program, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta pemutihan ijazah.

Di bidang kesehatan, Pemprov DKI juga mendorong peningkatan kualitas layanan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rumah sakit berstandar internasional di lahan eks Rumah Sakit Sumber Waras.

Pembangunan tersebut berjalan bersamaan dengan upaya menyelesaikan persoalan perkotaan yang selama ini dihadapi warga Jakarta. Mulai dari kemacetan, banjir, kebutuhan hunian, lapangan kerja, hingga kualitas pelayanan publik.

Transportasi terus dikebut

Persoalan mobilitas menjadi salah satu pekerjaan besar Jakarta. Karena itu, pembangunan sistem transportasi terintegrasi terus dipercepat.

Pemprov DKI tengah menyelesaikan pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang direncanakan diresmikan pada Agustus 2026. Selain itu, pengembangan MRT fase 2 rute Bundaran HI-Kota Tua juga terus berjalan.

Pemerintah daerah turut mengembangkan pedestrian deck Dukuh Atas serta memperluas layanan Transjabodetabek dan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu.

Namun, pembangunan fisik bukan satu-satunya ukuran kemajuan Jakarta. Pramono mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan di tengah pembangunan yang semakin masif.

Persoalan sampah, kemarau panjang, dan keterbatasan air, menurut dia, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi tantangan tersebut.

Di sisi lain, kepercayaan publik juga disebut sebagai modal penting dalam menjalankan pembangunan. Jakarta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

“Capaian ini adalah bentuk akuntabilitas, sekaligus amanah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkap Pramono.

Untuk mendukung pembangunan jangka panjang, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan, termasuk creative financing. Skema tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembiayaan pembangunan tanpa hanya mengandalkan sumber anggaran konvensional.

Bagi Pramono, tantangan Jakarta pada masa kini memiliki bentuk yang berbeda dengan perjuangan para pendahulu bangsa. Jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan melalui pertempuran fisik, kini perjuangan dilakukan melalui kemampuan bekerja bersama.

“Kemerdekaan kita hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar dan bekerja bersama,” tandasnya.

Dari halaman Balai Kota, pesan itu menjadi pengingat bahwa usia kemerdekaan yang terus bertambah harus berjalan seiring dengan kualitas kehidupan warga. Bagi Jakarta, menjaga kemerdekaan berarti memastikan kota terus tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat yang menjadi bagian utama dari pembangunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *