KabarJakarta.com – Pagi itu, ruang belajar kembali menjadi harapan bagi anak-anak yang sempat meninggalkan bangku sekolah. Di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemerintah setempat bergerak dari satu pintu ke pintu lainnya untuk memastikan anak-anak yang tidak sekolah kembali mendapatkan haknya atas pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kota Jakarta Timur menemukan perbedaan cukup besar antara data awal anak tidak sekolah (ATS) dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data Kementerian Pendidikan sebelumnya mencatat sekitar 3.080 anak sebagai ATS di Kecamatan Duren Sawit. Namun, setelah diverifikasi secara langsung, jumlahnya menyusut menjadi 105 anak.
“Berdasarkan data awal Kementerian Pendidikan, terdapat 3.080 anak yang tercatat sebagai ATS di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Namun setelah dilakukan verifikasi langsung di lapangan, jumlah tersebut terdata 105 anak,” kata Kelik Sutanto, Camat Duren Sawit di Jakarta, Minggu (30/8).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 anak menyatakan bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Pemerintah kecamatan bersama sejumlah pihak kemudian mempercepat proses pendampingan agar mereka bisa kembali mengikuti pembelajaran.
Dari 75 anak yang berkomitmen sekolah kembali, terdapat 11 anak penyandang disabilitas. Mereka tidak langsung ditempatkan di sekolah umum, tetapi diarahkan ke sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur sesuai dengan kebutuhan pendidikan masing-masing.
Penanganan anak penyandang disabilitas menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kecamatan Duren Sawit belum memiliki SLB Negeri. Kondisi tersebut membuat sebagian anak harus mengakses SLB swasta yang membutuhkan biaya.
“Di Duren Sawit tidak ada SLB Negeri, sehingga kami dibantu Kepala Puskesmas dalam mengidentifikasi jenis kebutuhan anak disabilitas,” kata Farida Farhah Kasatlak Pendidikan Wilayah 1 Kecamatan Duren Sawit .
Sementara itu, anak-anak yang tidak memiliki disabilitas mendapat pendampingan melalui kerja sama Kecamatan Duren Sawit dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Golden. Pembelajaran dilakukan secara daring maupun luring di Kantor Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duren Sawit.
Langkah tersebut bukan sekadar mengembalikan anak ke ruang belajar. Pemerintah juga berupaya memastikan mereka tercatat secara resmi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Status tersebut penting agar anak-anak dapat memperoleh akses terhadap berbagai dukungan pendidikan.
“Kita upayakan akselerasi penanganan anak tidak sekolah ini, selesai di bulan Agustus. Dengan maksud agar mereka masuk data Dapodik. Ketika sudah masuk Dapodik, mereka bisa diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar,” jelas Kelik.
Kelik menyebut sebagian besar ATS berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, dukungan pemerintah tidak berhenti pada proses belajar, tetapi juga diarahkan untuk membuka akses terhadap bantuan pendidikan.
Di lapangan, upaya tersebut melibatkan banyak pihak. Orang tua asuh dari unsur tokoh masyarakat, kecamatan, dan kelurahan ikut membantu mendampingi anak. Para lurah juga turut mengambil bagian, terutama dalam memastikan anak-anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang sesuai.
Bagi pemerintah, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kembalinya anak ke kegiatan belajar. Pendidikan diharapkan dapat mereka tuntaskan hingga memperoleh ijazah.
“Orang tua harus melakukan pendampingan dan membimbing anak-anaknya mengikuti proses belajar mengajar. Sehingga nantinya anak tersebut bisa mendapatkan ijazah dan berguna di masa depan,” ujar Kelik.
Di tengah persoalan ekonomi, keterbatasan fasilitas, hingga kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dari data yang diverifikasi hingga pendampingan di ruang belajar, setiap langkah diarahkan pada satu tujuan: memastikan tidak ada anak di Duren Sawit yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan menata masa depannya.
