KabarJakarta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengelolaan transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 2027. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbaiki layanan transportasi publik, khususnya konektivitas antara wilayah daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Pramono menyampaikan rencana itu saat berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8). Menurut dia, perubahan pengelolaan diharapkan membuat layanan transportasi ke Kepulauan Seribu menjadi lebih mudah dan efisien.
“Mulai tahun depan, seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Pengelolaannya tidak lagi dikelola Dinas Perhubungan, tetapi diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta,” kata Pramono.
Menurut Pramono, transportasi publik tidak boleh hanya berkembang di 5 (lima) wilayah kota administrasi Jakarta. Warga yang tinggal di Kepulauan Seribu juga harus mendapatkan pelayanan yang setara. Pasalnya, transportasi merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh warga Jakarta dapat terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, hingga layanan publik.
“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Maka saya memutuskan, mulai tahun depan, dari seluruh kota yang ada di Jakarta, mau ke Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien. Dan Kepulauan Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu,” ujar Pramono.
Pengalihan pengelolaan tersebut nantinya tidak hanya berorientasi pada kemudahan warga Jakarta di daratan untuk bepergian ke Kepulauan Seribu. Pemerintah juga ingin memastikan warga yang tinggal di pulau-pulau tersebut lebih mudah melakukan perjalanan menuju berbagai wilayah di Jakarta.
Dengan sistem pengelolaan yang berada di bawah BUMD transportasi, Pemprov DKI berharap pelayanan dapat lebih terintegrasi dengan jaringan transportasi umum yang sudah tersedia di Jakarta.
“Sehingga dengan demikian, warga di Pulau Seribu akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Jakarta,” kata Pramono.
Kepulauan Seribu selama ini memiliki karakteristik transportasi yang berbeda dibandingkan lima kota administrasi Jakarta. Kondisi geografis yang terdiri atas sejumlah pulau membuat akses transportasi laut menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Untuk itu, peningkatan layanan transportasi dinilai penting bukan hanya untuk mendukung mobilitas warga, tetapi juga memperkuat hubungan antara Kepulauan Seribu dengan wilayah daratan Jakarta.
Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa pengembangan transportasi umum menjadi salah satu perhatian Pemprov DKI Jakarta. Penguatan jaringan transportasi diharapkan akan meningkatkan konektivitas antarkawasan sekaligus membantu mengurangi kemacetan.
Selain membahas transportasi menuju Kepulauan Seribu, Pramono menyampaikan perkembangan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Proyek tersebut dibangun sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta dan ditargetkan segera diresmikan pada Agustus 2026.
LRT Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang lintasan sekitar 12,2 kilometer dan akan melayani 11 stasiun. Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp12,1 triliun.
“Mulai dari Kelapa Gading sampai Manggarai sepanjang 12,2 kilometer. Investasinya atau budget-nya kurang lebih Rp12,1 triliun, berhenti di 11 stasiun. Waktu tempuhnya 28 menit, akan segera diresmikan,” ucap Pramono.
Menurut dia, kehadiran jalur LRT tersebut akan menambah pilihan transportasi massal bagi masyarakat Jakarta. Dengan waktu tempuh yang relatif singkat, layanan tersebut diharapkan akan membantu warga berpindah antarkawasan tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
Pramono juga berharap peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Rencana pengalihan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dan penyelesaian proyek LRT menjadi bagian dari agenda Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah ingin konektivitas tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan kepulauan.
Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, transportasi Jakarta diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih mudah, efisien, dan merata bagi seluruh warga, termasuk masyarakat Kepulauan Seribu.
