KabarJakarta.com — Ambisi menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota global dunia pada 2030 membawa konsekuensi besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut terus membangun infrastruktur, memperbaiki layanan publik, sekaligus menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kini menghadapi persoalan klasik: pembangunan membutuhkan biaya besar, sementara sumber pendapatan daerah tidak bisa terus diandalkan untuk membiayai seluruh kebutuhan.
Situasi semakin menantang setelah Jakarta kehilangan potensi dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat lebih dari Rp15 triliun akibat kebijakan efisiensi. Nilai tersebut bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan APBD Sumatera Barat 2026 yang berada di kisaran Rp6,4 triliun.
Di sisi lain, Jakarta tetap harus membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan. Pada 2026, pendapatan daerah diproyeksikan berasal dari pajak sekitar Rp49,8 triliun, retribusi Rp2,2 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp4,6 triliun, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah sekitar Rp876 miliar.
Anggaran tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan. Belanja pegawai mencapai sekitar Rp21,4 triliun, barang dan jasa Rp28,9 triliun, subsidi Rp5,2 triliun, bantuan sosial Rp4,5 triliun, hibah Rp2,8 triliun, dan belanja bunga sekitar Rp120,4 miliar.
Di tengah kondisi itu, Pramono mencoba mencari sumber pembiayaan baru. Pemanfaatan halte sebagai ruang promosi, peningkatan retribusi, optimalisasi dividen badan usaha milik daerah, hingga pengembangan industri ekonomi kreatif menjadi sejumlah pilihan.
Namun, ada satu pilihan yang paling menarik perhatian: obligasi daerah.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun mulai 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek prioritas, termasuk perpanjangan jalur LRT Jakarta dari Kelapa Gading-Manggarai menuju Dukuh Atas serta pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Nilai penerbitan itu meningkat dari rencana awal sebesar Rp3,5 triliun.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan penerbitan obligasi tidak dilakukan sekaligus. Dari total Rp5,6 triliun, sekitar Rp4,2 triliun akan diterbitkan pada 2027, sedangkan Rp1,3 triliun sisanya pada 2028.
“Pembagian penerbitan dilakukan agar Pemprov DKI tidak langsung menarik semua dana obligasi. Jika dana langsung ditarik seluruhnya, beban pembayaran akan mulai berjalan, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek,” paparnya.
Skema bertahap tersebut menjadi penting karena setiap dana yang dipinjam akan membawa konsekuensi pembayaran. Pemprov DKI berencana menetapkan tenor minimal tujuh tahun. Jika obligasi mulai dicairkan pada 2027, kewajiban pembayaran dapat berlangsung hingga 2034.
Artinya, sebagian besar masa pelunasan bisa berlangsung ketika Pramono sudah tidak lagi menjabat jika tidak melanjutkan kepemimpinan pada periode 2029-2034.
Karena itu, obligasi bukan sekadar persoalan mendapatkan uang untuk membiayai proyek. Ada kewajiban jangka panjang yang harus diperhitungkan secara matang.
BI ingatkan risiko
Rencana tersebut mendapat perhatian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Bambang Arianto mengingatkan Pemprov DKI agar menyiapkan pengelolaan risiko serta skema pembayaran yang jelas.
Menurut dia, obligasi daerah memang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, terutama untuk proyek infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Namun, kemampuan membayar harus menjadi perhatian utama.
“Yang terpenting, pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat ditutupi dari pendapatan hasil pembangunan tersebut,” kata Bambang.
Pesan tersebut menjadi penting karena proyek yang dibiayai utang idealnya tidak hanya menghasilkan bangunan fisik. Proyek juga harus memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran.
Pramono sendiri menilai penerbitan obligasi merupakan bagian dari pembiayaan kreatif untuk menjaga kesehatan APBD Jakarta.
“Kami memilih pembiayaan kreatif, supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, dengan tenor 7 tahun minimum,” ujar Pramono.
Ia juga memastikan Pemprov DKI memiliki kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. “Jakarta pasti masih sanggup dengan adanya obligasi ini,” tegasnya.
Pembangunan dan beban masa depan
Pilihan menerbitkan obligasi muncul ketika Jakarta harus tetap bergerak. Transportasi publik perlu diperluas untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Penanganan banjir dan rob membutuhkan investasi besar. Persoalan sampah, kesehatan, pendidikan, ruang publik, hingga pelayanan masyarakat juga tidak bisa ditunda.
Dalam konteks itu, obligasi dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga pembangunan tetap berjalan ketika pendapatan daerah tertekan. Namun, langkah tersebut bukan tanpa risiko.
Pemerintah sebenarnya memiliki pilihan lain, seperti mengurangi subsidi transportasi atau menekan sejumlah belanja pegawai. Tetapi langkah semacam itu berpotensi menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat maupun aparatur sipil negara.
Obligasi menawarkan pilihan berbeda: pembangunan tetap berjalan, sementara pembayarannya dibebankan secara bertahap dalam beberapa tahun.
Di sinilah tantangan terbesar Pramono berada. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari seberapa cepat dana Rp5,6 triliun terkumpul atau seberapa banyak proyek yang selesai.
Ukuran sebenarnya adalah apakah proyek yang dibiayai mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan pada saat yang sama membuat Jakarta tetap mampu membayar utangnya.
Jika perencanaan, transparansi, dan pengawasan berjalan baik, obligasi daerah bisa menjadi instrumen pembiayaan alternatif ketika ruang fiskal semakin sempit.
Tetapi jika perhitungannya meleset, keputusan hari ini dapat menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Pada akhirnya, ambisi membawa Jakarta masuk jajaran kota global bukan hanya soal membangun LRT, rumah sakit, kawasan pesisir, atau ruang publik. Ada pekerjaan yang lebih sunyi tetapi jauh lebih menentukan: memastikan setiap rupiah yang dipinjam hari ini tidak menjadi masalah bagi Jakarta di masa depan.
