KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan transformasi Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, perubahan tersebut juga harus dibarengi dengan penguatan kohesi sosial, harmoni, serta nilai moral di tengah masyarakat yang semakin beragam.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kota/kabupaten se-DKI Jakarta Masa Khidmat 2025–2030 di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8).
Pramono menjelaskan Jakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perubahan kota menjadi pusat aktivitas ekonomi dan masyarakat dengan latar belakang yang beragam.
“Jakarta kini sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, polarisasi, disinformasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman,” kata Pramono.
Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kerja sama dengan MUI. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan Jakarta tetap memiliki landasan nilai keagamaan dan kebangsaan.
Pemprov DKI juga menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan dan program kerja MUI Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030. Salah satu fokusnya adalah memperkuat moderasi beragama serta mencegah berkembangnya ekstremisme dan intoleransi.
Selain itu, MUI diharapkan mampu memberikan panduan keagamaan yang sesuai dengan perkembangan persoalan masyarakat perkotaan. Perubahan teknologi dan gaya hidup membuat munculnya berbagai persoalan baru yang membutuhkan respons dari lembaga keagamaan.
“Pemprov DKI mendukung orientasi MUI 2025–2030, utamanya memperkuat moderasi beragama, menolak ekstremisme dan intoleransi. Serta memberikan panduan yang responsif terhadap persoalan baru seperti kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, dan tantangan sosial perkotaan,” ungkap Pramono.
Menurut Pramono, keberadaan MUI tidak hanya dibutuhkan di tingkat pemerintahan, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat. MUI diharapkan dapat menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan umat.
“MUI diharapkan bisa hadir sampai ke tingkat masyarakat. Menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberi masukan terhadap kebijakan. Serta terus memperbarui metode dakwah agar relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital,” papar Pramono.
Untuk memperkuat kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah agenda kolaborasi. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025–2030 yang akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemerintah juga akan memperkuat kerukunan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam kerja sama itu, MUI diberikan ruang untuk menjadi mitra pemerintah yang kritis sekaligus konstruktif.
Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta Gus Faiz Syukron Makmun berharap organisasi tersebut dapat terus menjadi rumah besar bagi seluruh elemen umat Islam. Ia menilai dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjalankan peran MUI di tengah masyarakat.
“Mudah-mudahan ke depan MUI bisa jadi sarana perjuangan umat, menjadi rumah besar yang mengayomi semua perjuangan besar. Mudah-mudahan kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” kata Gus Faiz.
Kolaborasi antara Pemprov DKI dan MUI diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan Jakarta sebagai kota global dengan kehidupan sosial yang rukun, toleran, dan berlandaskan nilai kebangsaan.
