KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengimbau masyarakat yang masuk dalam 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis agar lebih proaktif mengurus Kartu Layanan Gratis (KLG). Imbauan tersebut disampaikan setelah muncul keluhan warga di media sosial mengenai proses penerbitan kartu yang dinilai masih lambat.
Pramono menjelaskan masyarakat yang sudah memenuhi kriteria penerima layanan gratis sebaiknya tidak hanya menunggu proses pengajuan secara daring. Menurut dia, pemohon perlu mengambil langkah aktif agar kartu dapat segera diperoleh.
“Harus lebih proaktif,” ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Ia mengungkapkan, masyarakat yang termasuk dalam 15 golongan penerima layanan transportasi gratis memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Karena itu, proses pengurusan kartu perlu dilakukan secara aktif agar manfaat layanan dapat segera dirasakan.
“Untuk itu bagi siapa pun 15 golongan yang berhak untuk mendapatkan, maka juga harus proaktif untuk bisa segera mendapatkan itu,” katanya.
Pramono tidak menampik adanya kendala dalam proses penerbitan kartu, terutama bagi masyarakat yang hanya mengandalkan pengajuan melalui aplikasi daring. Setelah mengajukan permohonan, warga masih harus menunggu proses administrasi dan pengiriman kartu.
“Memang kalau kemudian menyampaikan aplikasi dan menunggu, salah satu faktor keterlambatan itu memang ada, dan saya juga mendapatkan laporan,” ujarnya.
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya telah menyediakan pilihan layanan secara langsung. Warga dapat memanfaatkan loket pelayanan yang disiapkan untuk mempercepat proses pengurusan KLG.
Khusus untuk layanan Transjakarta, Pramono menyebut loket pengurusan kartu telah tersedia di lokasi yang berada di samping Hotel Mandarin Oriental Jakarta. Masyarakat yang administrasinya telah selesai dapat langsung memperoleh kartu ketika datang ke lokasi tersebut.
“Yang berkaitan dengan Transjakarta, sebenarnya kan sudah dibuka loket, di samping Hotel Mandarin. Kalau administrasinya sudah selesai, di sana itu, begitu datang, sebenarnya kartunya juga bisa diperoleh. Dan sekarang ini, banyak kemudahan bisa dilakukan,” ungkap Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya memberikan layanan transportasi umum gratis kepada kelompok masyarakat tertentu sebagai bagian dari upaya memperluas akses transportasi publik. Kebijakan tersebut mencakup 15 golongan yang dinilai membutuhkan kemudahan mobilitas.
Pramono berharap masyarakat yang telah masuk dalam kategori penerima tidak ragu memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Dengan pengurusan yang lebih aktif, proses mendapatkan kartu diharapkan tidak terkendala hanya karena menunggu pengiriman dari pengajuan daring.
Pemprov DKI Jakarta juga terus mendorong agar layanan transportasi umum semakin mudah diakses masyarakat. Kehadiran layanan langsung menjadi salah satu alternatif bagi warga yang ingin mempercepat proses pengurusan kartu.
Dengan demikian, warga yang memenuhi persyaratan tidak harus bergantung sepenuhnya pada proses pengajuan melalui aplikasi. Mereka dapat memilih layanan langsung agar kartu transportasi gratis dapat diperoleh setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
