KabarJakarta.com — Sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dan sejumlah aliansi yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/4).
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai.
“Silakan sampaikan pendapat secara damai, tanpa memaksakan kehendak, tanpa tindakan anarkis, serta tidak merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Untuk mengamankan aksi tersebut, kepolisian melibatkan personel gabungan dari berbagai unsur, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah instansi terkait. Mereka disebar di berbagai titik strategis di sekitar kompleks parlemen.
“Pengamanan juga dilakukan guna mencegah upaya massa untuk masuk ke dalam area Gedung DPR RI,” lanjutnya.
Terkait lalu lintas, Susatyo menyebut pengalihan arus bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan dinamika kondisi di lapangan. Skema rekayasa lalu lintas akan diberlakukan apabila situasi memerlukan.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dari seluruh personel yang bertugas di lapangan. “Tindakan harus persuasif, tidak memprovokasi maupun terpancing provokasi. Kedepankan pendekatan dialog dan pelayanan yang mengutamakan keselamatan masyarakat,” katanya.
Khusus kepada koordinator lapangan (korlap) dan orator, Susatyo mengimbau agar orasi dilakukan dengan cara yang santun dan bertanggung jawab, serta tidak memancing emosi massa.
“Hormati pengguna jalan lain yang sedang melintas di sekitar kawasan Gedung DPR RI,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas dalam pengamanan aksi ini tidak dibekali senjata api dan tetap menjaga sikap profesional, menjunjung tinggi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
