DPR Gelar Rapat Perdana RUU DKJ Tanggal 13 Maret

Tugu Monas (Foto: Int)

Dengan adanya UU IKN, Supratman menyatakan bahwa pihaknya harus segera membahas RUU DKJ guna mengatasi hilangnya status tersebut.

Pemerintah telah menugaskan sejumlah menteri untuk membahas RUU DKJ bersama DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa, 5 Maret 2024 mengungkapkan bahwa menteri yang terlibat antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), dan Menteri Hukum dan HAM.

“DPR RI telah menerima surat R03 Pres 01 2024, yang tanggal 5 Desember 2023 dibacakan pada rapat paripurna sebelumnya pada tanggal 6 Februari terkait penyampaian rancangan tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” kata Dasco dalam rapat paripurna tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemerintah dapat membahas RUU DKJ bersama-sama atau terpisah di DPR, sementara RUU DKJ sendiri merupakan usul inisiatif dari Baleg DPR.

“Menteri-menteri baik bersama-sama maupun secara individu akan mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU yang diusulkan oleh Baleg DPR RI,” jelasnya. (*)