KabarJakarta.com — “Kalau tidak bisa cari pekerjaan, mereka tidak bisa menghasilkan uang untuk menebus ijazah. Tapi kalau tidak pegang ijazah, juga tidak bisa cari pekerjaan. Jadi siklusnya terus seperti itu,” ujar Alia, menggambarkan realitas pahit yang dialami banyak lulusan sekolah di ibu kota.
Alia menyambut positif langkah Pemprov DKI Jakarta yang menggulirkan program pemutihan ijazah. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk empati terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Lebih dari itu, Alia mendorong agar ke depan Pemprov dapat memberikan pendidikan gratis bagi seluruh pelajar Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk mitigasi jangka panjang terhadap persoalan pendidikan berbiaya tinggi yang berdampak sistemik.
“Sebagai langkah mitigasi ke depan, kita mendorong adanya sekolah gratis. Jadi nantinya ada dukungan anggaran agar masalah ini tidak terulang,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pelaksanaan program pemutihan ijazah dilakukan secara bertahap. Ia menjelaskan, program ini tidak dapat langsung dijalankan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), sebab melibatkan proses verifikasi data yang kompleks dan lintas sektor.
Berbeda dari distribusi KJP yang bersifat instan setelah keputusan diambil, pemutihan ijazah membutuhkan kolaborasi antara individu, sekolah, dan sistem administrasi pendidikan yang terhubung secara digital dan manual.
Pada tahap pertama, program ini telah terealisasi dengan alokasi anggaran sekitar Rp500 juta. Tahap selanjutnya direncanakan bergulir pada 2 Mei mendatang, usai peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi ribuan siswa yang terjebak dalam lingkaran ketidakpastian, sekaligus membuka akses lebih luas terhadap hak dasar pendidikan dan pekerjaan yang layak.
