KabarJakarta.com — Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kebijakan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut dia, bantuan pendidikan perlu diberikan dengan skema yang lebih tepat sasaran agar persoalan biaya tidak membuat siswa kesulitan melanjutkan sekolah.
Kenneth mengatakan masih ada keluarga di Jakarta yang kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Selain biaya sekolah, sebagian keluarga juga terbebani tunggakan administrasi serta kebutuhan perlengkapan dan seragam sekolah.
“Ke depan, saya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat kebijakan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari pembebasan tunggakan, bantuan seragam gratis, hingga beasiswa,” kata Kenneth di Jakarta, Senin (10/8).
Pernyataan itu disampaikan setelah Kenneth menerima pengaduan warga mengenai seorang siswa SMK Al-Irsyad, Jakarta Pusat, bernama Ibrahim. Siswa tersebut dilaporkan masih memiliki tunggakan administrasi pendidikan dan belum dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Mengetahui kondisi tersebut, Kenneth yang merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta kemudian memberikan bantuan menggunakan uang pribadinya. Ia membayarkan uang sekolah dan menebus seragam siswa tersebut agar Ibrahim dapat kembali mengikuti kegiatan belajar dengan lebih tenang.
Kenneth menjelaskan bantuan tersebut diberikan setelah dirinya mendengar langsung kondisi siswa tersebut. Ia menggunakan sebagian gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Ibrahim.
“Setelah mendengar langsung kondisinya, saya putuskan membantu menggunakan dana dari gaji dan tunjangan saya. Saya ingin proses pendidikan siswa ini dapat berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Menurut Kenneth, persoalan ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan bagi seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia menilai pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dijaga, termasuk ketika keluarga menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah.
“Ketika saya mengetahui ada siswa yang kesulitan, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan membantu. Bantuan ini bentuk kepedulian saya agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan tenang dan bermartabat,” tutur Kenneth.
Meski memberikan bantuan secara pribadi, Kenneth menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan perorangan. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem perlindungan yang mampu mendeteksi dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu sebelum masalah biaya berkembang menjadi risiko putus sekolah.
Ia mendorong adanya sejumlah bentuk bantuan, seperti pembebasan tunggakan, penyediaan seragam gratis, hingga pemberian beasiswa. Dengan mekanisme yang jelas dan tepat sasaran, keluarga yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kondisi mereka.
Kenneth juga mengingatkan bahwa kepedulian terhadap akses pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, wakil rakyat, sekolah, masyarakat, hingga lingkungan sekitar perlu saling mendukung agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi.
Menurut dia, pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, setiap anak di Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih cita-cita tanpa dibebani persoalan biaya administrasi maupun perlengkapan sekolah.
Kenneth mengajak masyarakat aktif menyampaikan laporan apabila menemukan siswa yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi. Laporan dari masyarakat dinilai penting agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
“Kami ajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan apabila menemukan siswa yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah akibat kesulitan ekonomi. Selama saya masih diberikan rezeki dan kesehatan, ada ruang untuk membantu, saya akan hadir menggunakan kemampuan yang saya punya,” ungkap Kenneth.
Ia menegaskan akan terus mendorong Pemprov DKI agar tidak ada siswa yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena persoalan biaya. Menurut Kenneth, kehadiran wakil rakyat harus bisa dirasakan masyarakat melalui tindakan nyata, terutama ketika warga sedang menghadapi kesulitan.
