apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026. Langkah tersebut dilakukan agar proses penilaian berjalan lebih transparan, objektif, dan mampu menggambarkan kondisi demokrasi di ibu kota secara menyeluruh.
Penyusunan IDI 2026 tidak hanya melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga kalangan akademisi, lembaga penelitian, hingga organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menghasilkan data yang akurat dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah di bidang demokrasi.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Tri Kurnia Prihatono, menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen yang telah disepakati secara nasional untuk mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi.
Menurut dia, hasil pengukuran tersebut memiliki peran penting karena dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, hingga perlindungan hak-hak warga negara.
“IDI merupakan alat yang telah disepakati bersama sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan,” kata Tri di Jakarta, Rabu (5/8).
Tri menjelaskan bahwa DKI Jakarta pernah menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Indonesia selama lima tahun berturut-turut, yakni sejak 2017 hingga 2021. Pada periode tersebut, skor demokrasi Jakarta berada pada kisaran 82,08 hingga 84,73.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Jakarta sempat menjadi yang terbaik dibandingkan provinsi lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, posisi Jakarta mengalami penurunan dalam peringkat nasional.
Pada 2023, DKI Jakarta berada di posisi kedua secara nasional. Peringkat tersebut kemudian turun menjadi posisi kelima pada 2024 dan kembali merosot ke peringkat kedelapan pada 2025.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa skor demokrasi Jakarta masih tergolong tinggi dan tetap berada di atas rata-rata nasional. Karena itu, pemerintah daerah ingin terus melakukan perbaikan agar kualitas demokrasi di ibu kota semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Sebagai bagian dari proses penyusunan IDI 2026, Kesbangpol DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada Selasa (4/8). Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah lembaga untuk memberikan masukan berdasarkan data, pengalaman, dan hasil penelitian yang dimiliki masing-masing.
Melalui diskusi tersebut, pemerintah berharap dapat mengevaluasi hasil IDI 2025 sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas demokrasi di Jakarta.
Masukan yang diperoleh dari FGD juga akan digunakan untuk memperkaya proses penyusunan IDI 2026. Pemprov DKI Jakarta menargetkan skor indeks demokrasi tahun depan dapat mencapai 85,78, lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menilai peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kehidupan demokrasi.
Ia menyebutkan terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian agar kualitas demokrasi terus meningkat. Di antaranya adalah memperkuat keterbukaan informasi publik, meninjau kembali kebijakan yang berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum, serta meningkatkan pendidikan demokrasi bagi masyarakat.
Menurut Kadarmanto, edukasi mengenai demokrasi harus diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi serta menjaga iklim demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
“Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat,” ujar Kadarmanto.
Melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan partisipasi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta berharap penyusunan IDI 2026 mampu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi demokrasi di ibu kota. Hasil indeks tersebut diharapkan tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif.
