KabarJakarta.com — Di tengah laut, air bukan berarti mudah didapat. Bagi warga Kepulauan Seribu, air bersih justru menjadi kebutuhan yang harus terus diperjuangkan.
Persoalan itu kembali mencuat di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang. Ketika aliran air dari fasilitas pengolahan tidak berjalan optimal, warga harus menghadapi antrean untuk mendapatkan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan. Kepulauan Seribu terdiri atas pulau-pulau yang terpisah oleh laut sehingga penyediaan air bersih tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan Jakarta. Air yang tersedia harus diolah atau didatangkan dengan armada pengangkut.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mendorong adanya skema kompensasi biaya angkut dari PAM JAYA. Tujuannya sederhana: ongkos distribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat sehingga harga air yang dibayar warga dapat ditekan.
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menjelaskan pemerintah daerah tengah mencari solusi bersama untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami mencari solusi bersama, termasuk mendorong adanya kompensasi ongkos angkut. Ini penting agar harga air di tingkat warga dapat ditekan,” kata Fadjar di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Fadjar, pemerintah kabupaten juga telah membuka komunikasi dengan sejumlah pihak swasta dan BUMD yang berpotensi membantu pasokan air bersih. Di antaranya PHE OSES dan Patra Jasa.
Pemerintah daerah, kata dia, juga mengusulkan penyediaan armada pengangkut air menjadi bagian dari dukungan pemerintah kabupaten.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan air di Kepulauan Seribu bukan hanya soal menambah kapasitas produksi. Air yang sudah tersedia juga harus bisa sampai ke rumah warga dengan biaya yang terjangkau.
Teknologi belum menjawab kebutuhan
Pemerintah sebenarnya telah membangun sejumlah fasilitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kepulauan.
Salah satunya adalah teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mengolah air laut menjadi air tawar. Ada pula Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) yang mengolah air payau.
Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum otomatis membuat persoalan air selesai.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sedang mencari solusi melalui sinergi antara kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Salah satu yang dievaluasi adalah fasilitas SWRO dan BWRO yang sudah tersedia. Pemerintah didorong tidak hanya membangun fasilitas baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang ada bekerja secara maksimal.
“Kami ingin carikan solusi, di mana semuanya bergerak dari kabupaten, kecamatan dan kelurahan serta OPD terkait,” ujar Wibi.
Menurut dia, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi langsung ketika pelayanan belum berjalan optimal.
DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu kini secara khusus menyoroti kondisi di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang.
Kapasitas ditambah, antrean dipangkas
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu Frans Agustinus Siahaan menyebut sejumlah pekerjaan sedang dilakukan untuk memperkuat pasokan air.
Di Pulau Kelapa, kapasitas BWRO akan ditambah sebesar 2.500 liter per jam. Pekerjaan tersebut ditargetkan mulai memberikan manfaat kepada masyarakat pada awal Desember 2026.
Sementara itu, empat unit SWRO di SPALD Pulau Kelapa Zona 1, 2, 3, dan 4 masing-masing memiliki kapasitas 500 liter per jam. Pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026.
Untuk Pulau Panggang, rencana penempatan satu unit SWRO juga mengalami perubahan berdasarkan usulan dari lurah setempat.
Sambil menunggu pembangunan dan peningkatan kapasitas fasilitas, pemerintah daerah menyiapkan langkah yang lebih sederhana untuk mengurangi antrean.
Sebanyak 350 hingga 500 galon siap isi akan disediakan di reservoir. Dengan cara ini, warga nantinya dapat menukar galon yang kosong dengan galon berisi tanpa harus menunggu proses pengisian dari awal.
Langkah tersebut memang bukan solusi permanen. Namun, setidaknya dapat mengurangi waktu warga yang harus menunggu untuk memperoleh air.
Pasokan darurat 12.000 liter sehari
PAM JAYA juga menyiapkan langkah darurat untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Plt. Manager PAM JAYA Kepulauan Seribu Januar Indropuspo mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan investigasi teknis terhadap berhentinya aliran air SWRO di sejumlah rumah warga.
Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan apakah gangguan terjadi pada sambungan atau keluhan individu, atau justru merupakan persoalan pada jaringan di suatu kawasan.
Sambil melakukan pemeriksaan, PAM JAYA menyiapkan pasokan air bersih sebanyak 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan jumlah yang sama untuk Pulau Panggang.
Total 12.000 liter air per hari tersebut diharapkan dapat mengurangi beban antrean warga selama persoalan teknis ditangani.
PAM JAYA juga akan mengevaluasi fasilitas SWRO yang telah tersedia. Jika secara teknis memungkinkan, kapasitas fasilitas yang ada akan dimaksimalkan tanpa harus menunggu pembangunan unit baru.
Persoalan air bersih di Kepulauan Seribu akhirnya memperlihatkan satu hal penting: membangun instalasi pengolahan air hanyalah satu bagian dari pekerjaan.
Air harus tersedia, fasilitas harus berfungsi, distribusi harus berjalan, dan biaya yang ditanggung warga juga harus terjangkau.
