KabarJakarta.com — Jakarta sedang menyiapkan cara baru untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan pembangunan dalam jangka panjang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah senilai Rp5,6 triliun.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10). Dana itu tidak akan dialokasikan sekaligus, melainkan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dana Cadangan Daerah direncanakan sebesar Rp5,6 triliun dan akan dialokasikan secara bertahap,” kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Rencana tersebut muncul di tengah kebutuhan Jakarta untuk membiayai berbagai proyek besar yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan anggaran satu tahun. Transportasi publik, pengendalian banjir dan tata air, perumahan, fasilitas kesehatan hingga pendidikan membutuhkan pembiayaan yang berlangsung dalam rentang waktu panjang.
“Kebutuhan tersebut tidak seluruhnya bisa dipenuhi melalui penganggaran dalam 1 tahun,” papar Pramono.
Karena itu, Pemprov DKI ingin memiliki ruang fiskal yang lebih terencana. Dana cadangan diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk mengantisipasi kewajiban pembiayaan daerah sekaligus menjaga agar tekanan terhadap APBD dapat dikelola.
Bukan uang yang dibelanjakan langsung
Dana cadangan yang diusulkan sebesar Rp5,6 triliun tidak berarti uang tersebut akan langsung digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Dalam raperda, pemerintah akan mengatur sumber dana, besaran dan periode pengalokasian, mekanisme pengelolaan, penggunaan, pelaporan hingga pengawasan.
Sumbernya berasal dari APBD, antara lain surplus APBD dan atau penyisihan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemprov DKI juga membuka kemungkinan dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi selama belum digunakan. Penempatan itu tetap harus mempertimbangkan risiko, keamanan, imbal hasil dan kebutuhan likuiditas pemerintah daerah.
“Pengalokasian bertahap diharapkan memberi ruang dalam mempersiapkan kemampuan keuangan daerah, sebagai kewajiban pembayaran pokok secara terencana. Caranya tetap menjaga kesinambungan fiskal dan mengantisipasi tekanan terhadap APBD,” terang Pramono.
Di titik ini, dana cadangan memiliki kaitan dengan rencana pembiayaan melalui obligasi daerah. DPRD DKI menilai keberadaan dana tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban ketika pokok obligasi jatuh tempo.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdia mengingatkan agar dana cadangan digunakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara terencana dan berkelanjutan.
“Melalui Raperda ini, Pemprov DKI harus bisa memastikan tersedianya instrumen pembiayaan yang bisa digunakan secara tepat, untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan prioritas,” ujar Ima.
Menurut dia, dana cadangan juga berfungsi untuk memenuhi kewajiban sekaligus memitigasi risiko gagal bayar atas pokok obligasi daerah yang jatuh tempo.
Dengan demikian, pembentukan dana cadangan bukan sekadar persoalan menyisihkan uang dalam APBD. Pemprov DKI harus mampu membangun mekanisme agar kewajiban pembiayaan di masa depan tidak sepenuhnya menjadi beban anggaran pada saat jatuh tempo.
Empat raperda dalam 1 meja
Raperda Dana Cadangan Daerah bukan satu-satunya agenda yang dibahas DPRD DKI dalam rapat paripurna tersebut. Ada 4 (empat) raperda yang masuk pembahasan dan semuanya berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta badan usaha milik daerah.
Tiga raperda lainnya menyangkut perubahan bentuk badan hukum sejumlah badan usaha daerah. Pertama, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi perseroan daerah. Perubahan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola sekaligus meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat.
Kedua, Raperda mengenai Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah). DPRD berharap perubahan dan penguatan status tersebut dapat membuat Bank Jakarta semakin profesional, sehat dan kompetitif.
“Lewat Raperda ini, kita berharap Bank Jakarta akan semakin profesional, kompetitif, sehat, dan mampu berkontribusi yang optimal bagi perekonomian daerah serta pelayanan terhadap masyarakat,” kata Ima.
Ketiga, Raperda perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi PT Transportasi Jakarta (Perseroan Daerah). Penguatan kelembagaan Transjakarta diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
Ima menjelaskan perubahan tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan. Empat raperda itu, selanjutnya memasuki tahapan pembahasan di DPRD DKI. Fraksi-fraksi DPRD dijadwalkan menyampaikan pandangan umum terhadap seluruh raperda pada rapat paripurna Rabu (7/10).
Bagi Jakarta, pembentukan dana cadangan akan menjadi salah satu bagian penting dari pembicaraan mengenai bagaimana pembangunan jangka panjang dibiayai. Nilai Rp5,6 triliun menunjukkan besarnya kebutuhan yang ingin dipersiapkan, sementara mekanisme pengalokasian bertahap menjadi kunci agar rencana tersebut tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Pada akhirnya, raperda ini bukan hanya berbicara tentang berapa banyak uang yang disimpan. Yang tak kalah penting adalah bagaimana uang publik tersebut dikelola, untuk kebutuhan apa digunakan, dan bagaimana DPRD serta masyarakat dapat memastikan seluruh prosesnya berlangsung transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
