KabarJakarta.com — Menjaga hutan, satwa liar, dan ekosistem Indonesia membutuhkan biaya besar dan berkelanjutan. Di tengah kebutuhan tersebut, pemerintah mulai mencari cara baru agar upaya konservasi tidak hanya bergantung pada anggaran negara.
Salah satu yang tengah didorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah kredit biodiversitas atau biodiversity credits. Instrumen ini diharapkan dapat mengubah keberhasilan menjaga keanekaragaman hayati menjadi bagian dari sumber pembiayaan konservasi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menjelaskan, kredit biodiversitas membuka peluang agar hasil nyata dari kegiatan konservasi dapat diukur dan menjadi dasar untuk memperoleh pembiayaan.
“Melalui biodiversity credits, hasil positif dari upaya konservasi bisa diukur, dan kemudian menjadi dasar untuk membuka sumber pembiayaan,” kata Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).
Konservasi bertemu pembiayaan
Gagasan ini pada dasarnya mencoba mempertemukan dua kepentingan: kebutuhan menjaga alam dan kebutuhan mencari sumber dana baru.
Selama ini, kegiatan konservasi banyak bergantung pada pembiayaan pemerintah. Padahal, kawasan konservasi menghadapi kebutuhan yang terus berkembang, mulai dari perlindungan habitat, pengawasan kawasan, pemulihan ekosistem hingga perlindungan satwa dan tumbuhan.
Melalui biodiversity credits, pemerintah melihat peluang untuk melibatkan lebih banyak pihak, terutama sektor swasta. Perusahaan atau pihak lain dapat berkontribusi pada kegiatan konservasi yang memiliki hasil terukur.
Menurut Rohmat, skema tersebut memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.
“Ini memberi peluang bagi lebih banyak pihak, untuk ikut berinvestasi dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” ujarnya.
Namun, konsep ini tidak berarti alam semata-mata diperlakukan sebagai komoditas. Justru, pemerintah menekankan pentingnya memastikan bahwa nilai ekonomi yang muncul tetap berangkat dari keberhasilan konservasi yang nyata.
15 lokasi jadi percontohan
Pemerintah juga mulai menyiapkan lokasi untuk menguji pendekatan baru dalam pembiayaan taman nasional.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, pemerintah telah menetapkan 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonis sebagai lokasi percontohan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun model pembiayaan konservasi yang lebih beragam. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan kawasan tidak hanya mengandalkan satu sumber dana.
Rohmat menegaskan, pengembangan biodiversity credits harus dibangun dengan tata kelola yang jelas serta memiliki landasan hukum yang kuat.
Kemenhut kini menyiapkan kerangka regulasi yang akan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati, prosedur perizinan, pemilihan lokasi, hingga struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Aturan ini menjadi penting karena tanpa mekanisme yang transparan, kredit biodiversitas berisiko kehilangan tujuan utamanya sebagai instrumen konservasi.
Bukan sekadar instrumen keuangan
Pemerintah juga menempatkan biodiversity credits sebagai salah satu bagian dari portofolio pembiayaan yang lebih besar.
Sumber pendanaan konservasi nantinya tetap dapat berasal dari pembiayaan publik, pembiayaan karbon, filantropi, investasi swasta yang bertanggung jawab, pariwisata berkelanjutan, serta usaha berbasis alam.
Dengan pendekatan tersebut, konservasi diharapkan tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan yang membutuhkan anggaran, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang.
Rohmat menyebut biodiversity credits bukan sekadar aset finansial. Instrumen tersebut berkaitan dengan konsep modal alam (natural capital), yakni melihat hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem sebagai kekayaan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan.
Karena itu, pengembangannya harus tetap menempatkan integritas konservasi sebagai ukuran utama. Hasil yang diperoleh harus dapat diukur, dilaporkan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan skema ini tidak hanya akan ditentukan oleh seberapa besar dana yang berhasil dihimpun. Ukuran terpentingnya adalah apakah hutan tetap terlindungi, satwa tetap memiliki habitat, keanekaragaman hayati terjaga, dan masyarakat yang selama ini menjadi penjaga alam ikut memperoleh manfaat.
Jika prinsip tersebut dapat dijaga, kredit biodiversitas berpotensi menjadi jembatan baru antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam—sebuah upaya agar menjaga kekayaan hayati Indonesia juga memiliki fondasi pembiayaan yang kuat untuk jangka panjang.
