KabarJakarta.com — Di tengah upaya Indonesia membangun citra sebagai negara yang serius menghadapi krisis iklim, sebuah proyek migas di Laut Natuna kembali memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan energi nasional.
Pertanyaan itu muncul setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan PT Nations Petroleum sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Natuna D-Alpha. Perusahaan tersebut merupakan entitas di bawah Arsari Group yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menetapkan kemenangan tersebut melalui keputusan Menteri ESDM pada 17 September 2026. Untuk tiga tahun pertama, PT Nations Petroleum menyatakan komitmen pasti investasi sebesar US$103,309 juta. Perusahaan juga membayar bonus tanda tangan US$200 ribu.
Di atas kertas, angka itu menunjukkan besarnya nilai ekonomi yang hendak dikejar pemerintah dari blok migas tersebut. Namun, Natuna D-Alpha bukan lapangan migas biasa.
Di balik potensi cadangan gas yang besar, terdapat persoalan lingkungan yang membuat pengembangannya sejak lama tidak sederhana. Di sinilah kontroversi itu bermula.
“Diplomasi iklim Indonesia telah mencapai titik nadir,” ujar Firdaus Cahyadi, Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, pada 22 September 2026.
Firdaus menyebut kondisi tersebut sebagai praktik greenwashing diplomacy. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan diplomasi yang mengedepankan citra kepedulian terhadap lingkungan, tetapi pada saat bersamaan tetap memberi ruang bagi kebijakan atau aktivitas yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan iklim.
Bagi Firdaus, kemenangan PT Nations Petroleum menciptakan ironi karena Hashim juga menjalankan peran pemerintahan di bidang energi dan lingkungan. Sekretariat Negara mencatat Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup.
“Seorang utusan khusus presiden untuk perubahan iklim, justru dikaitkan dengan ekspansi bisnis migas, yang emisinya memicu krisis iklim global,” ungkap Firdaus.
Natuna D-Alpha memang menyimpan potensi besar. Kementerian ESDM memasukkan blok tersebut sebagai salah satu wilayah kerja yang ditawarkan pemerintah dalam lelang tahap pertama 2026.
Komitmen investasi PT Nations Petroleum bahkan menjadi yang terbesar di antara wilayah kerja yang dilelang pada tahap tersebut. Rinciannya antara lain studi geologi dan geofisika, survei seismik 3D seluas 591 kilometer persegi, studi terpadu CO₂, pembangunan fasilitas, satu sumur appraisal dan satu sumur eksplorasi.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengingatkan, besarnya potensi tersebut datang bersama persoalan teknis dan ekologis. Pasalnya, kandungan CO₂ di Natuna D-Alpha diperkirakan mencapai 72 persen. Karena kandungan karbon yang tinggi itu, gas yang secara teknis dapat dieksploitasi diperkirakan sekitar 46 triliun kaki kubik (TCF).
Blok ini juga disebut memiliki potensi minyak sekitar 2,865 miliar barel. Lagi lagi, kandungan CO₂ yang tinggi menjadi salah satu alasan pengembangan blok ini tidak mudah.
Natuna D-Alpha ditemukan sejak 1970-an dan pernah dikembangkan oleh sejumlah perusahaan. Namun, proyek tersebut berulang kali menghadapi persoalan keekonomian dan teknis.
Kini, pemerintah kembali membuka pintu pengembangannya. Bagi pemerintah, langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk menemukan cadangan baru dan menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.
ESDM secara terbuka menyatakan lelang wilayah kerja merupakan bagian dari upaya meningkatkan eksplorasi dan membuka peluang penemuan sumber daya migas baru guna mendukung kebutuhan energi nasional di masa mendatang.
“Tetapi dari perspektif iklim, persoalannya menjadi lebih rumit,” tulis JATAM dalam pernyataannya, Senin (21/9).
Badan Energi Internasional (IEA) dalam peta jalan Net Zero by 2050 menyatakan bahwa jalur menuju emisi nol bersih pada 2050 tidak membutuhkan pengembangan lapangan minyak dan gas baru di luar proyek yang telah disetujui hingga 2021. Dalam pembaruan 2023, IEA juga menyebut tidak diperlukan proyek hulu minyak dan gas baru dengan waktu pengembangan panjang dalam skenario yang konsisten dengan target 1,5 derajat Celsius.
Itu artinya, ekspansi migas dan agenda penurunan emisi kini berada pada persimpangan yang semakin tajam.
Indonesia tentu memiliki kepentingan terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara. Namun, setiap proyek baru juga membawa konsekuensi emisi yang perlu diperhitungkan dalam target iklim.
“Persoalan lain yang mengemuka adalah tata kelola,” tulis JATAM.
Lebih jauh, JATAM menilai kemenangan PT Nations Petroleum perlu dilihat bukan hanya dari aspek legalitas proses lelang, tetapi juga dari sudut pandang transparansi dan potensi konflik kepentingan.
Sorotan tersebut muncul karena Hashim memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo sekaligus memegang posisi pemerintah yang berkaitan dengan energi dan lingkungan. Hubungan tersebut, membuat publik memiliki alasan untuk meminta proses pengelolaan aset strategis negara dijelaskan secara terbuka.
Namun, adanya hubungan keluarga atau afiliasi bisnis tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam proses lelang.
Pemerintah melalui ESDM telah menyatakan PT Nations Petroleum sebagai pemenang berdasarkan keputusan resmi. Karena itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses tersebut dilakukan, siapa saja peserta lelangnya, kriteria penilaiannya, serta bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan diterapkan.
Di titik inilah kredibilitas diplomasi iklim Indonesia dipertaruhkan.
“Bagaimana mungkin seorang pejabat yang diberi mandat untuk membantu menghadapi krisis iklim justru berada dalam posisi yang berkaitan langsung dengan ekspansi industri bahan bakar fosil?” tulis JATAM.
Sementara itu, Firdaus mengingatkan, Indonesia sebelumnya juga mendapat sorotan dalam forum iklim internasional. Ia merujuk pada Fossil of the Day Award yang diberikan koalisi masyarakat sipil pada COP30 di Belem, Brasil, 2025, terkait keterlibatan pelobi industri bahan bakar fosil dalam delegasi Indonesia.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan utusan yang mewakili Indonesia dalam diplomasi iklim benar-benar memiliki independensi dari kepentingan industri ekstraktif.
“Kompetensi saja tidak cukup,” tegas Firdaus.
Dia menambahkan, “Seorang utusan khusus presiden untuk perubahan iklim juga harus independen dari kepentingan industri ekstraktif.”
Natuna D-Alpha pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang sebuah blok migas raksasa di Laut Natuna. Ia menjadi cerminan dari dilema yang sedang dihadapi Indonesia: mengejar ketahanan energi dan investasi migas, sembari berusaha meyakinkan dunia bahwa negara ini serius menghadapi perubahan iklim.
Tantangan terbesarnya bukan hanya apakah gas di Natuna D-Alpha berhasil diproduksi. Pemerintah juga harus menjawab bagaimana emisi CO₂ dalam proyek tersebut akan dikelola, bagaimana risiko lingkungan dikendalikan, serta bagaimana kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasi dilindungi.
Sebab, dalam diplomasi iklim, persoalan akhirnya bukan sekadar apa yang dikatakan Indonesia di forum internasional. Yang lebih menentukan adalah apakah kebijakan di dalam negeri berjalan searah dengan janji tersebut.
Menurut Firdaus, Natuna D-Alpha kini menjadi salah satu ujian paling nyata untuk menjawab pertanyaan itu.
