KabarJakarta.com — Pagi baru saja dimulai ketika aktivitas pasar di Jakarta bergerak. Pedagang menata beras, telur, daging, ikan, hingga berbagai kebutuhan dapur. Bagi warga, perubahan harga beberapa ribu rupiah saja bisa memengaruhi belanja harian.
Karena itu, menjaga pangan tetap tersedia dengan harga terjangkau menjadi pekerjaan yang tidak bisa hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memperkuat pemantauan harga sekaligus ketersediaan pangan di ibu kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang dapat memengaruhi pasokan sejumlah komoditas.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam memantau perkembangan pangan. Salah satunya dilakukan melalui monitoring bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras.
Kegiatan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskab pemantauan dilakukan untuk memastikan pasokan tersedia dan harga beras tetap berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah.
“Pemprov DKI terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat,” kata Hasudungan di Jakarta, Kamis (24/9).
Menurut dia, monitoring tersebut juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pemerintah ingin memastikan harga beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
Namun, pengawasan harga saja tidak cukup. Jakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ketika produksi atau distribusi di daerah pemasok terganggu, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh konsumen di ibu kota.
Karena itu, Pemprov DKI juga mendorong cara lain untuk memperkuat ketersediaan pangan. Salah satunya melalui pertanian perkotaan atau urban farming.
Program ini didorong mulai dari lingkungan rumah tangga dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Tanaman yang dipilih terutama komoditas yang cepat dipanen sehingga dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga.
Hasudungan membeberkan langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Jakarta. Produksi pangan skala rumah tangga memang tidak serta-merta menggantikan kebutuhan kota, tetapi dapat menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.
Di sisi lain, ketersediaan pangan berkaitan erat dengan harga. Ketika pasokan mencukupi, tekanan terhadap harga dapat ditekan. Kondisi ini pada akhirnya juga berpengaruh terhadap inflasi daerah.
Selain memperkuat produksi pangan, Pemprov DKI menyediakan pangan dengan harga murah melalui program pangan subsidi bagi masyarakat tertentu.
Dalam program tersebut, penerima manfaat dapat memperoleh enam komoditas sekaligus. Paket seharga Rp126.000 itu terdiri atas beras premium 5 kilogram, daging sapi 1 kilogram, satu ekor daging ayam setara 0,9-1 kilogram, telur ayam satu tray, ikan kembung 1 kilogram, serta susu UHT satu karton berisi 24 kemasan ukuran 200 mililiter.
Bagi Jakarta, menjaga harga pangan bukan sekadar urusan pasar. Di balik angka yang berubah setiap hari, ada kebutuhan jutaan warga yang harus tetap terpenuhi.
Karena itu, pemantauan harga, pengamanan pasokan, produksi pangan skala rumah tangga, hingga subsidi menjadi rangkaian langkah yang saling berkaitan. Tujuannya sama: memastikan bahan pangan tersedia, aman, dan tetap terjangkau bagi masyarakat ibu kota.
