KabarJakarta.com – Pemerintah Kota Jakarta Barat memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penurunan kasus anak tengkes atau stunting. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar penanganan dapat berjalan secara terpadu hingga tingkat keluarga.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtadho menjelaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya berharap pada pemerintah. Intervensi perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari tingkat kota hingga lingkungan tempat tinggal masyarakat.
“Kita harus memastikan seluruh intervensi berjalan secara terintegrasi, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT, RW, dan keluarga,” ujar Ali di Jakarta, Selasa (11/8).
Menurut Ali, kolaborasi tersebut melibatkan kader Posyandu, Dasawisma, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha. Keterlibatan banyak pihak dinilai penting karena persoalan stunting berkaitan dengan kondisi kesehatan dan lingkungan keluarga.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 17,2 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka tersebut.
“Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sejumlah langkah strategis agar bisa menurunkan angka tersebut,” kata Ali.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di Jakarta turun menjadi sekitar 15 persen pada 2026. Angka tersebut diharapkan kembali ditekan menjadi 12,8 persen pada 2029. Target itu sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.
Ali menilai penanganan stunting harus dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan dan produktivitas ketika dewasa.
“Anak mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan belajar lebih rendah, produktivitas menurun dan rentan mengalami penyakit tidak menular saat dewasa. Sebab itu, percepatan penurunan stunting merupakan investasi besar untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat Dian Anggraini Susanty mengungkapkan, berdasarkan data Pra-Musrenbang Tematik Stunting 2026, prevalensi stunting di Jakarta Barat tercatat 2,23 persen.
Angka tersebut setara dengan sekitar 1.692 balita yang mengalami stunting. Selain itu, masih terdapat puluhan ribu keluarga yang masuk kategori berisiko mengalami stunting sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan.
“Selain itu, ada sebanyak 72.000 keluarga berisiko stunting yang masih memerlukan perhatian dan intervensi,” kata Dian.
Dian mengungkapkan percepatan penurunan stunting di Jakarta Barat akan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.
Kerja sama tersebut diharapkan membuat upaya pencegahan dan penanganan stunting tidak berhenti pada program pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama di tingkat lingkungan dan keluarga. Dengan intervensi yang dilakukan sejak dini dan tepat sasaran, pemerintah berharap jumlah anak yang mengalami stunting dapat terus ditekan.
