KabarJakarta.com — Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin membuka akses komunikasi langsung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun memantau perkembangan penanganan persoalan di lingkungan mereka.
Arifin menjelaskan warga dapat menghubunginya secara langsung melalui WhatsApp apabila memiliki persoalan yang dinilai mendesak atau membutuhkan pemantauan lebih lanjut.
“Saya siap menerima setiap masukan dari Bapak dan Ibu. Jika ada hal-hal yang mendesak atau ingin dipantau progresnya, silakan hubungi saya via WhatsApp,” ungkap Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/9).
Pernyataan tersebut disampaikan Arifin saat bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (8/9) malam.
Selain komunikasi secara langsung, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) untuk menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui aplikasi tersebut, warga juga bisa memantau perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan.
Namun, Arifin menilai komunikasi personal tetap diperlukan, terutama untuk persoalan yang membutuhkan perhatian lebih cepat atau perlu dipantau secara khusus.
Dalam pertemuan itu, masyarakat Gunung Sahari Selatan menyampaikan sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan keselamatan, fasilitas umum, kesehatan, hingga ruang publik.
Salah satu aspirasi warga adalah pemasangan speed bump atau polisi tidur dan cermin cembung di sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan di lingkungan permukiman.
Warga juga meminta percepatan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu). Selain itu, terdapat usulan penambahan lubang biopori sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan.
Kebutuhan ruang bagi masyarakat juga menjadi perhatian. Warga mengusulkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) serta penyediaan sanggar tari yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anak-anak dan masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Arifin menjelsakan pemerintah tidak bisa langsung merealisasikan seluruh permintaan tanpa melalui proses kajian. Setiap aspirasi akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah atau suku dinas terkait.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat kebutuhan di lapangan, kelayakan pembangunan, serta kemampuan anggaran sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Untuk usulan seperti sanggar tari hingga RPTRA, kami akan koordinasikan dengan Suku Dinas terkait, untuk kajian kelayakan dan anggarannya,” ujar Arifin.
Arifin menilai penyampaian aspirasi secara langsung penting bagi pemerintah. Masukan dari masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang benar-benar terjadi di tingkat lingkungan.
Aspirasi tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan terus membuka ruang komunikasi dengan warga. Menurut Arifin, pemerintah dan masyarakat perlu membangun komunikasi dua arah agar berbagai persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.
“Saya berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat,” tandas Arifin.
