KabarJakarta.com – Upaya mengurangi ketergantungan warga Jakarta terhadap kendaraan pribadi tidak cukup hanya dengan menambah armada dan memperluas jaringan transportasi umum. Masyarakat juga perlu diberi alasan yang kuat untuk memilih berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan insentif bagi pesepeda dan pejalan kaki. Menurut dia, insentif tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengubah kebiasaan mobilitas warga, sekaligus memperkuat penggunaan transportasi publik.
“Kita harus bisa berpikir out of the box bagaimana memberikan insentif kepada pesepeda, maupun juga para pejalan kaki di Jakarta. Sehingga mereka memilih untuk menggunakan sepeda dan berjalan kaki di Jakarta ketimbang kendaraan pribadi,” ujar Wib di Jakarta, Selasa (29/9).
Dorongan tersebut muncul di tengah perkembangan jaringan transportasi publik Jakarta yang semakin luas. Wibi mengapresiasi layanan transportasi yang kini disebut telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah Ibu Kota.
Namun, luasnya cakupan layanan tetap perlu diikuti kemudahan akses. “Itu agar masyarakat benar-benar menjadikannya pilihan utama untuk bepergian,” tegasnya.
Masalahnya, perjalanan warga tidak selalu dimulai tepat di depan halte atau stasiun. Dari rumah, seseorang mungkin harus berjalan kaki menuju titik angkutan umum. Setelah turun dari bus atau kereta, perjalanan juga bisa masih berlanjut dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan angkutan pengumpan.
Karena itu, Wibi meminta konektivitas transportasi publik diperluas hingga jalan-jalan yang lebih mikro. Keberadaan Mikrotrans dinilai perlu didukung jaringan yang semakin terhubung agar masyarakat tidak kesulitan mencapai tujuan akhir.
“Kita mungkin sudah punya Mikrotrans, tapi konektivitasnya harus lebih besar lagi. Sehingga orang akan memilih menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi,” tegasnya.
Di titik inilah kebijakan bagi para pejalan kaki dan pesepeda menjadi penting. Jika akses menuju transportasi umum aman dan nyaman, perjalanan dengan angkutan publik tidak lagi dipandang sebagai pilihan yang merepotkan.
Warga, kata Wibi, bisa menggabungkan beberapa moda dalam satu perjalanan. Misalnya berjalan kaki dari rumah, menggunakan angkutan pengumpan, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus atau kereta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebelumnya juga mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
Pemerintah, kata dia, tidak melarang warga menggunakan kendaraan pribadi. Namun, transportasi umum harus mampu menawarkan kenyamanan, kemudahan, waktu tempuh yang lebih terukur, sekaligus mengurangi emisi kendaraan.
“Kendaraan pribadi artinya bukan kita larang. Tetapi jauh lebih nyaman kalau kita pakai transportasi umum saja,” ujar Rano, Selasa (22/9).
Pemprov DKI juga mencoba mendorong minat masyarakat melalui kebijakan tarif. Pada 16-23 September 2026, tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai ditetapkan Rp8 sebagai bagian dari promosi agar masyarakat memiliki kesempatan mencoba layanan tersebut.
Kebijakan semacam itu menunjukkan bahwa mendorong perpindahan dari kendaraan pribadi membutuhkan kombinasi pendekatan. Tarif dapat menjadi pemicu, sementara kenyamanan, aksesibilitas, keamanan, dan konektivitas menentukan apakah warga akan kembali menggunakan transportasi umum setelah mencobanya.
“Transportasi publik Jakarta harus semakin layak, menarik, dan terintegrasi,” tegasnya. Integrasi antarmoda diperlukan agar perjalanan masyarakat lebih mudah, cepat, dan efisien dari satu titik ke titik lainnya.
Pada saat yang sama, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta. Karena itu, solusi mobilitas tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan jalan baru.
Mendorong warga berjalan kaki dan bersepeda, menyediakan insentif, memperluas konektivitas hingga kawasan permukiman, serta membuat transportasi umum semakin nyaman merupakan rangkaian kebijakan yang saling berkaitan.
Dengan pendekatan tersebut, targetnya bukan sekadar membuat warga memiliki akses terhadap transportasi publik, tetapi membuat mereka mau memilihnya. Sebab, perubahan transportasi Jakarta pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas jaringan yang dibangun, melainkan oleh seberapa mudah dan menarik pilihan itu digunakan setiap hari.
