KabarJakarta.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta. Kebijakan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah tahunan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana sekitar 25 persen lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak tertampung di SMA negeri.
“Kalau tiap tahun orang ribut soal PPDB, ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua bisa tertampung di SMA pemerintah,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/4/2025).
Dedi menjelaskan, lulusan SMP yang tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan ke SMA swasta. Namun, untuk warga kurang mampu, ia memastikan pembebasan biaya sekolah lewat perjanjian nota kesepahaman (MoU) dengan pihak sekolah swasta.
Sejak awal masa pemerintahannya, Dedi telah melakukan realokasi besar-besaran terhadap anggaran pendidikan. Dari yang awalnya hanya Rp60 miliar, kini anggaran tersebut meningkat menjadi Rp600 miliar.
“Selama ini belanja dinas pendidikan lebih banyak untuk IT dan alat peraga. Nah, di 2026 nanti ditargetkan realokasi fokus pada pembangunan ruang kelas baru akan selesai,” jelasnya.
Pembangunan ruang kelas baru akan dilakukan di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk daerah perkotaan seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Karawang, yang selama ini terkendala keterbatasan lahan dan kapasitas sekolah negeri.
Menghadapi mahalnya harga tanah di kawasan urban, Dedi mengusulkan konsep sekolah satu atap — mengintegrasikan pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks bertingkat.
“Nanti tidak akan aneh kalau ada sekolah sembilan lantai. Saya rencana begitu, baru bisa selesai,” ujarnya.
Mengenai pembiayaan, Dedi optimistis bisa mengelolanya. “Anggaran itu tergantung pengelolaan. Kalau dikelola dengan baik, ya ada. Kalau tidak dikelola, ya tidak ada. Tergantung kebijakan,” tegasnya.
Dengan program ini, Dedi berharap tidak ada lagi anak-anak Jawa Barat, khususnya dari keluarga tidak mampu, yang tertinggal dalam mengakses pendidikan menengah.
