KabarJakarta.com – Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, terkait rencana memasukkan korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (Bansos).
“Langkah tersebut sangat tidak tepat. Yang lebih layak mendapat Bansos adalah guru, terutama guru honorer,” ujar Muhammad Anwar kepada wartawan pada Jumat (14/6).
Anwar menjelaskan bahwa berdasarkan temuan survei IDEAS dan GREAT Edunesia, masih banyak guru yang tidak pernah mendapatkan Bansos.
“Survei kami pada bulan Mei lalu menunjukkan sebanyak 63,2 persen guru mengaku tidak pernah mendapatkan Bansos dalam bentuk apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, maupun lembaga sosial,” terang Anwar.
Anwar menambahkan, hanya 36,7 persen guru yang pernah menerima Bansos. Di antara mereka, 35,5 persen mendapatkannya dari Pemerintah Pusat, dan 33,7 persen dari Pemerintah Daerah. Selebihnya, Bansos diperoleh dari Lembaga Amil Zakat (14,2 persen), Baznas (10,1 persen), Masjid (4,7 persen), dan lembaga lainnya (0,5 persen).
“Guru, terutama yang honorer, lebih layak mendapatkan Bansos daripada korban judi online,” tegas Anwar. “Dari survei yang kami lakukan, terlihat tekad mengajar yang kuat dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini.”
“Walaupun dalam kondisi kesejahteraan yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan. Terbaca dari 93,5 persen guru yang berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu hingga masa pensiun,” lanjut Anwar.
“Sangat ironis bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabene karena ulah mereka sendiri daripada nasib guru, mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak,” kritik Anwar.
“Dalam survei yang sama, kami menemukan bahwa sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, dan 13 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp 500 ribu per bulan. Guru-guru ini sangat layak untuk menerima Bansos,” tambahnya.
Anwar menekankan bahwa pemerintah seharusnya mengambil langkah krusial terkait mewabahnya judi online yang telah mengakibatkan banyak korban. “Pemerintah harus mencegah masyarakat terjebak dalam judi online dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum. Bukan malah memadamkan kebakarannya tetapi tidak memadamkan sumber apinya,” pungkas Anwar.
Survei yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia melibatkan 403 responden guru di 25 provinsi, dengan komposisi responden dari Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan dari luar Jawa 112 orang. Responden terdiri dari 123 orang berstatus Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak, dan 45 Guru PPPK.
