KabarJakarta.com — Seorang pembaca kini tak selalu perlu membuka situs berita untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia cukup mengetik pertanyaan ke layanan kecerdasan buatan.
Dalam hitungan detik, muncul jawaban yang dirangkum dari berbagai sumber. Cepat, ringkas, dan praktis.
Tapi ada satu persoalan yang sering luput dari percakapan tentang kemudahan itu: siapa yang membayar kerja jurnalistik di balik jawaban tersebut?
Sebelum kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masuk ke ruang redaksi dan kebiasaan membaca publik, industri media sudah lama menghadapi persoalan serupa. Mesin pencari dan media sosial mengambil peran besar dalam mendistribusikan berita.
Platform mendapatkan manfaat dari lalu lintas pengguna dan iklan, sedangkan perusahaan media berusaha mempertahankan pembaca dan pendapatan.
Kini bentuk persoalannya berubah.
AI tidak sekadar mengantar pembaca menuju berita. Teknologi generatif dapat mengambil informasi dari berbagai sumber, mengolahnya, merangkumnya, lalu menyajikannya kembali sebagai jawaban.
Pembaca bisa mendapatkan informasi tanpa pernah berkunjung ke halaman tempat berita itu pertama kali diproduksi. Di situlah pertanyaan lama tentang nilai berita menemukan bentuk baru.
Jika berita menjadi bahan baku bagi mesin yang menghasilkan jawaban, apakah perusahaan yang membuat mesin itu harus membayar media yang memproduksi bahan bakunya?
Pertanyaan tersebut mengemuka dalam Webinar Internasional Road to Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk From News Bargaining to AI Licensing: Comparative Lessons from Australia and Indonesia on Publisher Rights, Senin, 21 September 2026.
Forum yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) itu mempertemukan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Mediodecci Lustarini; Associate Professor Diana Bossio dari RMIT University, Australia; serta Burcu Kilic dari George Washington University dan Center for International Governance Innovation.
Mereka membicarakan satu persoalan yang mulai mendesak: bagaimana hukum dan kebijakan mengejar perubahan teknologi yang bergerak lebih cepat ketimbang kemampuan industri media beradaptasi.
Australia mengubah cara menagih nilai berita
Australia sudah lebih dulu menguji bagaimana perusahaan teknologi dapat diminta berbagi nilai ekonomi dengan industri berita.
Pada 2021, pemerintah Australia memperkenalkan News Media Bargaining Code. Aturan tersebut dirancang agar platform teknologi besar seperti Google dan Meta memberikan kompensasi kepada organisasi media atas penggunaan atau distribusi konten berita.
Aturan itu memang tidak pernah benar-benar dijalankan melalui mekanisme yang dirancang. Namun ancaman penerapannya cukup untuk mendorong perusahaan teknologi melakukan kesepakatan komersial dengan organisasi media Australia.
Lima tahun kemudian, pemerintah Australia mengubah pendekatannya.
Pada Agustus 2026, Australia mengesahkan News Bargaining Incentive. Skema itu kembali menggunakan tekanan ekonomi untuk mendorong perusahaan platform memberikan kompensasi kepada perusahaan media lokal atas konten berita yang tersedia di platform mereka.
Sasarannya adalah perusahaan platform digital, termasuk mesin pencari dan media sosial, dengan pendapatan iklan digital tahunan di Australia lebih dari A$250 juta atau sekitar Rp2,6 triliun.
Perusahaan seperti Meta, Google melalui Alphabet, TikTok, dan LinkedIn termasuk yang dapat terdampak ketentuan tersebut.
Jika gagal mencapai kesepakatan komersial dengan perusahaan media lokal, perusahaan yang memenuhi kriteria dapat dikenai pungutan sebesar 2,75 persen dari pendapatan iklan digital mereka di Australia.
Namun ada jalan keluar. Pungutan itu dapat dihindari apabila platform mencapai kesepakatan dengan sedikitnya 8 (delapan) perusahaan media berita lokal sebelum batas waktu pelaporan.
Logikanya sederhana: platform diberi pilihan untuk membayar melalui kesepakatan komersial atau menghadapi pungutan.
Bagi industri media, skema tersebut menjadi upaya untuk mengambil kembali sebagian nilai ekonomi dari konten berita yang beredar di ekosistem digital.
Tetapi Australia belum sepenuhnya menjawab persoalan tentang siapa yang memperoleh manfaat dari skema tersebut.
Diana Bossio menyoroti posisi media kecil dan independen. Batas pendapatan untuk menentukan organisasi berita yang memenuhi syarat berpotensi membuat sebagian penerbit kecil tidak mendapatkan manfaat yang sama.
Media di wilayah rural dan regional juga menghadapi risiko tertinggal.
“Masih ada persoalan tentang bagaimana legislasi ini ternyata lebih menguntungkan organisasi berita yang lebih besar,” ujar Diana.
Namun ada celah yang lebih besar. AI belum masuk secara memadai ke dalam skema tersebut.
Padahal, layanan AI semakin menjadi pintu bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh informasi.
“Pengecualian layanan AI menciptakan kesenjangan regulasi, dan sebenarnya merupakan peluang yang terlewatkan,” kata Diana.
Ketika pembaca tidak lagi mengklik
Di sinilah perbedaan antara era mesin pencari dan era AI menjadi penting.
Pada masa mesin pencari, hubungan antara pembaca dan media masih relatif terlihat. Seseorang mencari berita, menemukan tautan, kemudian masuk ke situs penerbit. Dari kunjungan itu, media memiliki peluang mendapatkan pendapatan iklan, pelanggan, atau membangun hubungan langsung dengan pembaca.
AI generatif dapat memotong jalur tersebut. Pengguna mengajukan pertanyaan. Mesin mengambil informasi dari berbagai sumber. Sistem kemudian menyusun jawaban.
Selesai.
Bagi pengguna, proses itu terasa efisien. Bagi perusahaan media, persoalannya jauh lebih rumit. Sebab, berita yang menjadi bahan jawaban tidak lahir dari ruang kosong.
Ada reporter yang mencari narasumber. Ada redaktur yang memeriksa fakta. Ada fotografer dan kamerawan yang mendatangi lokasi.
Ada biaya perjalanan, perangkat, gaji, server, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Di balik satu paragraf yang tampil di layar AI, bisa terdapat kerja jurnalistik berhari-hari. Tetapi ketika informasi itu diolah kembali oleh mesin, belum selalu jelas bagaimana penciptanya mendapatkan kompensasi.
Pertanyaannya kemudian bertambah. Apakah perusahaan AI harus membayar lisensi kepada penerbit?
Apakah penggunaan artikel untuk melatih model AI memerlukan izin? Apakah setiap penggunaan harus disertai atribusi?
Bagaimana menghitung harga sebuah artikel? Dan siapa yang memastikan media kecil tidak kembali menjadi pihak yang paling lemah dalam negosiasi?
Tidak ada satu jawaban terbaik yang telah diterima semua pihak.
Namun satu hal mulai terlihat: publisher rights yang dirancang untuk era mesin pencari dan media sosial tidak otomatis cukup untuk era AI.
Indonesia sudah membuka pintu
Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi regulasi. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas membuka ruang kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital.
Bentuknya antara lain lisensi berbayar, pembagian pendapatan, penyediaan data agregat, dan bentuk kerja sama lainnya.
Persoalannya adalah pelaksanaan. Regulasi dapat menentukan bahwa penerbit memiliki ruang untuk bernegosiasi. Tetapi negosiasi membutuhkan informasi.
Berapa nilai sebuah konten? Berapa kali konten digunakan? Seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh platform? Data apa yang harus dibuka kepada penerbit?
Tanpa jawaban atas pertanyaan tersebut, posisi tawar media tetap tidak mudah.
Mediodecci Lustarini memaparkan regulasi hanya menjadi pintu masuk. Efektivitasnya bergantung pada praktik negosiasi, pengawasan, ketersediaan data, dan mekanisme eskalasi yang kredibel.
“Regulasi dapat membuka pintu, tetapi implementasi yang efektif sangat bergantung pada praktik negosiasi, data yang memadai, pengawasan yang kredibel, hingga mekanisme eskalasi yang kredibel,” katanya.
AI membuat persoalan itu semakin kompleks. Konten jurnalistik dapat digunakan untuk melatih model, diambil oleh sistem, diringkas, atau menjadi sumber bagi jawaban yang dihasilkan AI.
Masing-masing penggunaan memiliki karakter berbeda.
Karena itu, menurut Mediodecci, perlindungan hak cipta perlu diperkuat agar penggunaan karya jurnalistik oleh sistem AI memiliki kejelasan mengenai izin, atribusi, remunerasi, dan transparansi.
“Publisher rights dan hak cipta semakin perlu dilihat sebagai 2 lapisan yang memang saling melengkapi dalam ekosistem yang sama,” ujarnya.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada pertanyaan apakah AI menggunakan berita.
Yang lebih penting adalah untuk apa berita itu digunakan, bagaimana penggunaannya dilakukan, dan siapa yang memperoleh nilai ekonomi dari proses tersebut.
Pertarungan bergeser ke meja perdagangan
Masalahnya tidak berhenti pada hubungan antara media dan perusahaan teknologi. Burcu Kilic mengingatkan bahwa kebijakan mengenai lisensi AI juga bersinggungan dengan perdagangan internasional.
Ada dorongan agar penggunaan materi berhak cipta untuk melatih AI memperoleh pengecualian tertentu dalam rezim hak cipta. Jika arah tersebut menguat, ruang negara untuk membuat aturan mengenai lisensi dan kompensasi bisa menghadapi tekanan.
“AI licensing harus jadi bagian dari pendekatan yang lebih luas. Sayangnya, akan menghadapi resistensi yang sama dari hukum perdagangan,” kata Burcu.
Itu artinya, negara tidak hanya perlu menentukan bagaimana media bernegosiasi dengan perusahaan teknologi. Mereka juga harus mempertimbangkan seberapa jauh ruang kebijakan yang dapat dipertahankan ketika aturan nasional bersinggungan dengan kepentingan perdagangan global.
Dalam konteks itu, persoalan AI bukan semata perkara teknologi. Ia menyentuh hak cipta, ekonomi media, perdagangan internasional, kepentingan publik, dan masa depan keberlanjutan jurnalisme.
Burcu meyakini perubahan itu sudah mulai terlihat.
“Persoalan berikutnya dalam negosiasi, bukan lagi search atau social media. Penggunaan konten oleh Generative AI akan menjadi isu penting dalam kegiatan tawar-menawar berikutnya,” ujarnya.
Siapa yang mendapat bagian?
Pertanyaan tentang uang akhirnya kembali ke satu titik: siapa yang mendapatkan bagian terbesar dari nilai yang diciptakan berita?
Jika negosiasi dilakukan secara individual, perusahaan media besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk berhadapan dengan perusahaan teknologi.
Media lokal dan independen menghadapi situasi berbeda. Padahal, berita lokal memiliki nilai tersendiri.
Reporter daerah sering kali menjadi pihak pertama yang meliput banjir, konflik lahan, korupsi di daerah, kerusakan lingkungan, atau persoalan layanan publik.
Ketika informasi tersebut masuk ke dalam sistem digital dan kemudian menjadi bahan bagi AI, nilai ekonominya tidak otomatis hilang hanya karena pembacanya tidak lagi datang langsung ke situs media.
Karena itu, kompensasi yang hanya mengalir kepada penerbit besar dapat menciptakan masalah baru.
Salah satu pendekatan yang muncul dalam diskusi adalah negosiasi kolektif, termasuk kemungkinan memperkuat organisasi pengelola hak bersama. Dengan mekanisme tersebut, penerbit kecil memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawarnya.
Tetapi mekanismenya tidak sederhana. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang menerima pembayaran, bagaimana uang dibagikan, bagaimana penggunaan konten dihitung, serta bagaimana sengketa diselesaikan.
Tanpa transparansi, persoalan lama hanya akan berganti wajah.
Berita tetap punya harga
AI mungkin dapat menulis kalimat dalam hitungan detik. Tetapi AI tidak menghapus biaya yang diperlukan untuk menghasilkan fakta.
Reporter tetap harus turun ke lapangan. Narasumber tetap harus diwawancarai. Dokumen tetap harus diperiksa. Informasi tetap harus diverifikasi. Redaktur tetap harus mempertimbangkan konteks dan akurasi.
Itulah nilai jurnalistik.
Kini nilai tersebut memasuki pasar baru. Jika sebelumnya media bernegosiasi dengan mesin pencari dan media sosial, mereka mulai menghadapi perusahaan yang membangun mesin untuk mengolah pengetahuan dalam skala jauh lebih besar.
Perdebatan berikutnya, karena itu bukan hanya tentang berapa besar perusahaan teknologi harus membayar.
Yang dipertaruhkan adalah model ekonomi yang memungkinkan jurnalisme tetap hidup ketika cara orang mengakses informasi berubah.
Australia telah mencoba menjawab persoalan platform dengan insentif ekonomi. Indonesia telah memiliki kerangka publisher rights, tetapi masih berhadapan dengan persoalan implementasi.
Keduanya menghadapi tantangan yang sama: teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi. Dan AI membuat jarak itu semakin lebar.
Jika berita menjadi bahan baku yang digunakan mesin untuk menjawab pertanyaan manusia, maka nilai berita tidak hilang hanya karena pembaca tidak lagi melihat halaman aslinya.
Justru di situlah persoalan baru dimulai. Ketika AI semakin pintar menyajikan informasi, siapa yang akan membayar manusia yang membuat informasi itu dapat dipercaya sejak awal?
