KabarJakarta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menyiapkan program pembinaan usaha bagi sebagian pedagang yang terdampak penertiban 95 bangunan semi permanen di Jalan Abdul Jalil, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha tetap memiliki kesempatan melanjutkan aktivitas ekonomi setelah bangunan yang mereka tempati dibongkar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Pusat, Suprayogie, menjelaskan mayoritas bangunan yang ditertibkan merupakan tempat usaha. Karena itu, pemerintah tidak hanya melakukan penataan kawasan, tetapi juga berupaya memberikan solusi bagi para pedagang yang kehilangan lokasi berjualan.
“Sebagian akan masuk jadi binaan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Pusat,” ujar Suprayogie di Jakarta, Kamis (6/8).
Menurutnya, program pembinaan tersebut diharapkan bisa membantu para pedagang mendapatkan pendampingan sehingga tetap bisa menjalankan usahanya. Pemerintah terus berupaya mencari lokasi yang sesuai agar aktivitas perdagangan bisa kembali berlangsung tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum.
Suprayogie mengungkapkan, Pemkot Jakarta Pusat telah menawarkan sejumlah alternatif lokasi berdagang kepada warga terdampak. Beberapa lokasi yang diusulkan berada di sekitar Kelurahan Karet Tengsin hingga kawasan Jalan KH Mas Mansyur.
Meski demikian, pembahasan mengenai relokasi tersebut masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan. Salah satu penyebabnya adalah jumlah pedagang yang cukup banyak, sehingga diperlukan penyesuaian lokasi untu bisa menampung seluruh pelaku usaha.
“Ada beberapa opsi lokasi yang kami telah sampaikan. Kami juga siap memediasi jika memang ada usulan lokasi dari warga, tetapi pembahasannya masih belum tuntas,” ujar Suprayogie.
Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan warga untuk mencari solusi terbaik. Pemkot berharap kesepakatan mengenai lokasi usaha baru dapat segera dicapai, sehingga para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian dalam waktu yang terlalu lama.
Selain menyiapkan pembinaan usaha, Pemkot Jakarta Pusat juga memastikan proses penertiban dilakukan melalui tahapan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat. Sebelum pembongkaran dilaksanakan, pemerintah telah menggelar 3 (tiga) kali sosialisasi dan satu kali rapat resmi bersama berbagai unsur masyarakat.
Pertemuan tersebut melibatkan lurah, pengurus RT dan RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dalam forum itu, pemerintah menjelaskan alasan penertiban sekaligus rencana penataan kawasan setelah bangunan dibongkar.
Penertiban dilakukan terhadap 95 bangunan semi permanen yang berdiri di atas saluran penghubung (PHB) di Jalan Abdul Jalil, tepatnya di wilayah RW 09 dan RW 11, Kelurahan Karet Tengsin. Bangunan yang berdiri di atas saluran dinilai mengganggu fungsi drainase dan berpotensi meningkatkan risiko genangan saat hujan deras.
Karena itu, setelah seluruh bangunan berhasil dibongkar, pemerintah akan segera melakukan normalisasi saluran air agar kembali berfungsi secara optimal. Penataan kawasan juga akan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.
“Kalau setelah nanti dibangun, akan dirapikan salurannya. Dibikin trap kecil, dan akan langsung dinormalisasi,” terang Suprayogie.
Normalisasi saluran menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan. Dengan saluran yang bersih dan tidak lagi tertutup bangunan, aliran air diharapkan menjadi lebih lancar sehingga risiko banjir maupun genangan dapat diminimalkan.
Di sisi lain, Pemkot Jakarta Pusat menegaskan bahwa penataan kawasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan pencarian lokasi usaha baru bagi pedagang terdampak.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap proses penataan kawasan di Jalan Abdul Jalil bisa berjalan seimbang, yakni memperbaiki fungsi lingkungan sekaligus memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha dalam mencari nafkah. Dialog dengan warga pun akan terus dilakukan hingga diperoleh solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
