KabarJakarta.com — Harapan siswa dan guru untuk belajar di ruang yang lebih aman mulai mendapat kepastian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan pembangunan kembali sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan akan dimulai pada September 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan keputusan tersebut telah ditetapkan setelah pemerintah daerah membahas kondisi sejumlah gedung sekolah yang membutuhkan penanganan serius. Beberapa di antaranya adalah SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11.
“Berkaitan dengan sekolah-sekolah yang rusak, termasuk SD Negeri (Kebayoran Lama Selatan) 09, 11 dan sebagainya, sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai pada bulan depan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/8).
Menurut Pramono, persoalan sekolah rusak tidak bisa hanya dilihat sebagai kebutuhan pembangunan fisik. Kondisi gedung berkaitan langsung dengan keamanan siswa, guru, serta kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Untuk membiayai pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan sejumlah sumber pendanaan. Salah satunya berasal dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB), selain mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
“Bahkan, anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar dari pada yang telah diusulkan,” ujar Pramono.
Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk menjalani rehabilitasi total. Rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi bangunan yang dinilai membutuhkan penanganan menyeluruh.
Dari 22 sekolah itu, tujuh sekolah sudah mendapatkan alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026-2027. Sementara itu, empat sekolah dengan kondisi paling kritis akan mendapatkan penanganan lebih cepat pada tahun ini.
Percepatan tersebut menjadi langkah penting karena kerusakan bangunan sekolah menyangkut aspek keselamatan. Pemerintah ingin memastikan siswa dan tenaga pendidik tidak menjalankan aktivitas belajar di lingkungan yang berisiko.
Kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah prioritas itu diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi, tetapi juga mencakup jasa konsultansi konstruksi serta biaya sewa angkut dan gudang.
Pemprov DKI akan mengoptimalkan pembiayaan melalui APBD Perubahan dan sumber non-APBD. Sumber tersebut antara lain kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai KLB, RSM/S, serta sumber lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Namun, pemerintah tidak ingin penanganan sekolah hanya dilakukan berdasarkan laporan kerusakan yang sudah ada. Pemprov DKI juga akan membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta. Pemeriksaan juga mencakup verifikasi status tanah dan bangunan agar keputusan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.
Hasil inventarisasi nantinya menjadi dasar menentukan sekolah mana yang harus lebih dulu ditangani. Bentuk penanganannya pun tidak selalu berupa pembangunan kembali. Pemerintah dapat memilih rehabilitasi, pembangunan ulang, pembelian lahan, relokasi, atau solusi lain sesuai kondisi masing-masing sekolah.
Langkah ini diharapkan membuat penanganan sekolah rusak lebih terarah. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan keselamatan, bukan semata berdasarkan lokasi atau usia bangunan.
Bagi siswa dan guru, percepatan pembangunan bukan sekadar urusan gedung baru. Ruang kelas yang aman dan layak merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Karena itu, keputusan memulai pembangunan pada September menjadi awal dari upaya lebih besar untuk memastikan sekolah-sekolah di Jakarta memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan belajar mengajar.
