KabarJakarta.com – Pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan pengalihan pengelolaan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Rencana tersebut bukan hanya menyangkut pengoperasian kapal. Transjakarta nantinya juga diproyeksikan mengelola berbagai kegiatan teknis pendukung, termasuk area pelabuhan yang menjadi bagian penting dari perjalanan warga maupun wisatawan menuju Kepulauan Seribu.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, proses pengalihan tersebut saat ini masih berada dalam tahap pengkajian. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan telah disiapkan sebelum pengelolaan resmi berpindah.
“Saat ini prosesnya berada pada tahap pengkajian secara intensif. Harapan kami, skema dan roadmap dan rencana detailnya dapat segera dirampungkan dengan hasil yang terbaik,” kata Budi dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu (15/8).
Menurut Budi, pengalihan pengelolaan itu tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan pihak yang memegang kewenangan. Pemerintah ingin menjadikan perubahan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
“Yang ingin kami tegaskan, peralihan ini bukan sekadar berpindahnya kewenangan administratif dari Dishub ke Transjakarta. Melainkan langkah untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih terintegrasi, kenyamanan, dengan standar keamanan, dan keadilan yang lebih baik, bagi warga Kepulauan Seribu maupun wisatawan,” paparnya.
Dalam skema yang sedang disiapkan, Transjakarta tidak hanya akan mengelola armada kapal. Pengelolaan kawasan pelabuhan juga akan menjadi bagian dari sistem layanan transportasi yang baru.
“Untuk kegiatan operasional dan teknis pendukung, ke depan akan dikelola Transjakarta. Jadi tidak hanya sarana berupa kapal. Pengelolaan area pelabuhan pun turut dilakukan oleh Transjakarta,” jelas Budi.
Namun, sebelum rencana tersebut diterapkan, sejumlah aspek kelembagaan dan regulasi masih harus diselesaikan. Dishub DKI mengkaji kebutuhan tersebut bersama Transjakarta, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Pemerintah juga menyiapkan payung hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan layanan. Regulasi tersebut nantinya mengatur berbagai hal, mulai dari tarif dan subsidi, kelembagaan, bentuk penugasan dan perikatan, hingga masa transisi pengelolaan dari Dishub kepada Transjakarta.
Budi mengungkapkan, layanan Transjakarta melalui jalur laut diharapkan dapat menjadi salah satu kado bagi masyarakat pada momentum HUT ke-500 DKI Jakarta pada 2027. Warga Kepulauan Seribu menjadi salah satu kelompok yang diharapkan memperoleh manfaat dari perubahan tersebut.
Meski demikian, proses transisi tidak ingin dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah berjanji tetap memperhatikan keselamatan pelayaran, kenyamanan penumpang, serta keterjangkauan tarif.
“Kami juga akan merangkul pelaku usaha kapal tradisional dan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Seribu agar proses ini berjalan inklusif, sebagai wujud nyata komitmen Pemprov DKI menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik bagi seluruh warga, dari daratan hingga kepulauan,” ucap Budi.
Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, perubahan pengelolaan tersebut tentu bukan sekadar persoalan administratif. Transportasi laut merupakan bagian penting dari aktivitas sehari-hari, termasuk untuk bekerja, bersekolah, memenuhi kebutuhan, hingga menunjang kegiatan pariwisata.
Karena itu, Budi mengajak masyarakat, khususnya warga Kepulauan Seribu, untuk mendukung proses transisi tersebut. Pemerintah, kata dia, akan mengawal prosesnya secara transparan dan hati-hati agar perubahan pengelolaan benar-benar menghasilkan layanan yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.
Jika seluruh kajian, regulasi, dan roadmap dapat diselesaikan sesuai rencana, pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu oleh Transjakarta akan menjadi langkah baru dalam memperluas konektivitas transportasi publik DKI Jakarta, tidak hanya di daratan, tetapi juga hingga wilayah kepulauan.
