KabarJakarta.com — Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan setiap program yang masuk dalam perubahan APBD 2026 dapat berjalan efektif. BUMD juga diminta tetap berupaya mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menjelaskan, evaluasi dan penyusunan program perlu dilakukan secara cermat karena waktu pelaksanaan APBD perubahan relatif singkat. Kondisi tersebut membuat setiap kegiatan harus memiliki perencanaan yang realistis dan dapat segera dilaksanakan.
Menurut Nova, target pendapatan BUMD tidak semestinya diturunkan hanya karena terdapat kendala dalam pemasaran sejumlah komoditas. BUMD harus mencari langkah lain agar target pendapatan tetap dapat dipertahankan.
“Setiap kegiatan serta target pendapatan haruslah disusun secara realistis, dengan tetap mengedepankan optimalisasi pendapatan,” kata Nova dalam keterangan resmi, Sabtu (15/8).
Salah satu BUMD yang menjadi perhatian Komisi B adalah PT Food Station Tjipinang Jaya. Perusahaan tersebut berencana melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sementara terdapat komoditas yang belum mampu dipasarkan sesuai target awal.
Nova meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi usaha, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi target pendapatan. Menurut dia, verifikasi terhadap kegiatan usaha perlu dilakukan agar perusahaan dapat menemukan peluang yang masih bisa dioptimalkan.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara BUMD dengan perangkat daerah. Kerja sama tersebut dinilai dapat membantu perusahaan daerah bekerja lebih efisien sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Hengky mencontohkan pemanfaatan laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk mendukung pengujian beras di Food Station. Fasilitas yang sudah dimiliki Pemprov DKI tersebut dinilai dapat digunakan secara optimal daripada BUMD harus menyediakan fasilitas serupa secara terpisah.
“Sinergi BUMD seperti itu sangatlah diperlukan,” kata Hengky.
Ia menilai penggunaan fasilitas pemerintah daerah juga dapat menjadi bentuk efisiensi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD.
Hengky berharap kerja sama Food Station, BUMD lainnya, dan Dinas KPKP dapat mengurangi potensi persoalan dalam pelaksanaan usaha. Sinergi tersebut pada akhirnya diharapkan ikut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.
